Larangan Mudik Tidak Turistik

Terbit di Harian Kendari Pos, Senin, 19/4/2021 Turistik adalah kata yang berasal dari tourism (pariwisata) dan tourist (wisatawan) yang ...

Terbit di Harian Kendari Pos, Senin, 19/4/2021

Turistik adalah kata yang berasal dari tourism (pariwisata) dan tourist (wisatawan) yang diserap untuk kepentingan dialogis tulisan ini. Larangan mudik yang sedang jadi perhatian publik sekarang adalah kebijakan yang sangat tidak turistik. Banyak pakar di Jakarta menilai kebijakan ini tidak efektif. Cuti bersama dipangkas, mudik dilarang, tetapi tempat wisata dibuka. Kegiatan wisata dibolehkan asal patuh protokol kesehatan. Publik pun dibuat berpikir kontradiktif menerima itu.

Publik diberi kepastian hukum bahwa mudik dilarang dan ada saknsi bagi pelanggar, tetapi dibukanya tempat wisata, ini yang akan mengubah pandangan publik menjadi auto-mobilities atau mobiltas sosial yang otomatis. Daya tarik wisata yang dibuka tentunya saling terhubung dengan simpul industri perjalanan wisata lain seperti terminal, pelabuhan, hotel/penginapan, rumah makan, dan kompleks rekreasi. Kemudian yang namanya daya tarik orang pasti akan tertarik mengujungi dan mobilitas sosial pasti akan meningkat. Orang akan berduyun-duyun ke tempat wisata bersama keluarga, katakanlah di Pantai Toronipa yang dekat dengan pusat kota.

Publik akan berpikir dan bergerak secara auto-mobilities. Mobilitas sosial akan otomatis karena dari sisi penawaran, daya tarik wisata itu dibuka. Permintaan untuk ke tempat wisata diprediksi meningkat, mobilitas sosial pun menjadi keniscayaan. Secara sadar publik akan otomatis melakukan perjalanan atau tidak lagi mengindahkan larangan. Terlebih bagi yang jarak perjalanan hanya radius 50-150 Km atau sekitar 2-3 jam perjalanan.

Memang akan ada pengendalian sosial, tapi yang terjadi kemudian akan main kucing-kucingan antara para pengendali sosial seperti kepolisian, satpol pp dan perhubungan, dengan publik yang mau mudik. Skenario terburuk dari main kucing-kucingan itu nanti yang ada adalah kompromi. Ujung-ujung-nya adalah duit biar dibantu perjalanannya agar sampai tujuan. Di Indonesia, apa coba yang tidak bisa ketika kompromi atas nama uang pelicin sudah tercapai kesepakatan antara yang menawarkan dan menerima. Kecuali kepada mereka yang berpegang pada kitab suci dan patuh terhadap Amirul Mukminin.

Kembali ke dialektika kebijakan larangan mudik, saya juga mau mengatakan bahwa kebijakan ini salah sambung. Ibarat kita menelpon ke nomor istri, tetapi nyambungnya ke istri tetangga lalu keasikan. Jadinya ada perselingkuhan, perselingkuhan kebijakan antara larangan mudik dan dibukanya tempat wisata. Kebijakannya jadi jenaka, lucu dan bisa dijadikan bahan humor. Padahal yang dirugikan nanti publik juga. Tidak hanya publik, sektor privat juga, khususnya para pebisnis jasa pariwisata. Operator perjalanan pasti kecewa dengan kebijakan ini. Ada karyawan yang perlu dibayar, belum lagi jika cicilan angkutan transportasi masuk fase kritis. Pengusaha travel meradang dan rumah makan di daerah tujuan maupun transit jadi defisit kunjungan.

Kajian pariwisata praktis mengatakan bahwa pergerakan wisatawan dari tempat asal, singgah transit, hingga ke tempat tujuan biasanya akan selalu diikuti pergerakan ekonomi. Katakanlah perjalanan dari Kota Kendari ke Makassar singgah transit di Rate-rate membeli madu sebagai buah tangan. Perjalanan memberikan stimulus ekonomi bagi tempat yang disinggahi dan dituju. Tren kebijakan justru sebaliknya, mau menghidupkan industri pariwisata, tetapi saat bersamaan dimatikan dengan kebijakan pemangkasan cuti dan larangan mudik itu. Sebenarnya publik juga tidak defisit pengetahuan dan tahu bahwa kebijakan pemerintah memang cenderung didikte Covid-19.

Kalau memang ada niat mau istiqomah di jalan Covid-19, kebijakan mesti konsisten dan fair. Sekalian ditutup saja tempat wisata atau diberikan insentif bagi penguasaha jasa pariwisata. Meskipun insentif ini masih juga akan ada hambatan terkait pembagian yang proporsinal bagi para pengusaha pariwsiata. Tidak proporsional jika besarnya insentif hanya diberikan kepada pengusaha jasa yang memiliki koneksi dengan elit di pemerintah lokal. Juknis insentif harus jelas dan institusi pendidikan harus diikutsertakan dalam pendataan agar objektif.

Publik pun sesungguhnya sudah tahu bahwa sekarang mulai dari anggaran, kebijakan, dan program kegiatan pemerintah didikte oleh Covid-19. Tetapi publik juga sedang struggle for economy. Potret terkini pada bulan Ramadhan, mobilitas sosial masyarakat ramai lancar di mana-mana. Masyarakat menjual menu buka puasa di jalur pedestarian dan di pinggir jalan raya. Mencari berkah ekonomi pada bulan puasa. Jelang waktu berbuka, orang tidak lagi di rumah aja. Orang sudah pada keluar rumah untuk beli menu buka puasa. Jalanan ramai mobilitas sosial tinggi, terus nanti jelang mudik lebaran “disenyapkan”. Dari ramai ke sepi-senyap, ini ibarat sad boy dan pretty woman yang lagi pacaran, sementara sayang-sayangnya diputuskan karena salah satu pihak tidak mendapat restu dari Bapak. Bapak wong cilik, demi tujuan “keteraturan sosial”.

Sebagai penutup, saya mau menekankan bahwa pembatasan sosial melalui larangan mudik ini adalah simulasi dan bisa jadi gagal, ketika publik berlaku auto-mobilities. Saya katakan simulasi karena pemerintah masih menawarkan dibukanya daya tarik wisata. Alih-alih ingin membuat pariwsata tetap hidup, malahan pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata dimatikan perlahan dengan kebijakan pembatasan sosial itu. Kegiatan wisata itu mengundang keramaian lawan dari pembatasan sosial. Seharunsya istiqomah di jalan Covid-19, daya tarik wisata juga ditutup biar tidak turistik sekalian. 

Penulis: Adhitia Pahlawan Putra

* Dosen Prodi Pariwisata Syariah IAIN Parepare

* Ketua Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Pesisir di Serikat NU Kab. Konawe